Diduga Terjadi Konflik Kepentingan di Internal DPUPR Seruyan.

Kuala Pembuang, Radar Metro Mengikuti perkembangan dari pasangan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dibeberapa televis...

Kuala Pembuang, Radar Metro

Mengikuti perkembangan dari pasangan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dibeberapa televisi nasional dan media online, bahwa Presiden Prabowo tidak mentolerir apapun jenis penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara. Hal ini ditekankan oleh presiden agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan dapat dirasakan manfaat yang sebesar-besarnya guna kepentingan rakyat.

Melalui visi dan misi yang tertuang dalam Asta Cita, presiden Prabowo akan menyeret siapapun yang mencoba menggerogoti baik dana yang bersumber dari APBD maupun APBN.

Dari salah satu tokoh agama yg tidak mau disebutkan namanya, Ketika dimintai tanggapan terkait berita "proyek Peningkatan Jalan Bundaran Tiga Diduga sarat dengan Persekongkolan" mengatakan pada sabtu, 9/11/2024 "bahwa tujuan peningkatan jalan pada bundaran tersebut sebenarnya baik dari kadis PUPR yang masih merupakan kerabat dekat Pj. Bupati Seruyan Drs.Djainuddin noor, MAP", katanya.

"Ada kemungkinan jika sudah selesai maka bundaran tiga akan menjadi salah satu daya tarik di Kuala Pembuang, nah saya berharap rekan-rekan media jangan mengusik pekerjaan tersebut, kan masih berjalan", katanya.

"Adapun permasalahan kabid Bina Marga yg tidak dilibatkan didalam kegiatan tersebut, saya fikir itu dapat dibenarkan karena, saudara kabid terbut secara pendidikan tidak sesuai berada di posisi jabatan Kabid Bina Marga pada Dinas PUPR, dan saya kira dia memang bodoh dan dia tidak memiliki kompetensi/ keahlian dibidang keteknisan, tapi karena alasan yg tidak jelas maka posisi dia cukup lama di Dinas PUPR", tegasnya.

"Kemudian kalau melihat anggaran untuk peningkatan jalan Bundaran itu terlalu wahh jua dan kalian harus lihat proses lelangnya bagaimana, kalian bisa ke kantor LPSE, sekarangkan perlu adanya keterbukaan informasi public..?", imbuhnya.

"Kemudian juga harus dilihat kualifikasi serta persyaratan-persyaratan perusahaan yang memenangkan tender tersebut, apakah sudah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku, terkait pengadaann barang dan jasa. Saat ini salah satu yang disoroti oleh KPK adalah Pengadaan Barang dan Jasa, coba tanya kepada kepala inspektorat, Nomo Koeswoyo", sarannya sekaligus menutup tanggapannya.

Menyimak tanggapan yang disampaikan oleh salah seorang pemuka agama tadi, patut diduga bahwa aroma KKN sudah terjadi dan berlangsung cukup lama, disamping hal tersebut gratifikasi sudah menjadi barang tabu terkait pelaksanaan proyek yang dikerjakan. Gesekan internal yang terjadi menjadi indikasi kuat terjadi conflict of interest (konflik kepentingan) Sehingga wajar apabila kualitas pekerjaan terkesan asal jadi, kurang baik dan tidak mampu bertahan lama. Garis komando tidak tegak lurus, masing-masing pihak merasa punya kuasa dan berkuasa. Maklumlah dinas yang menangani termasuk salah satu dinas pemegang anggaran tertinggi.

Ada baiknya aparat penegak hukum seperti KPK atau setidaknya Kajati Kalteng bisa turun untuk memeriksa, apakah sejumlah proyek yang selama ini dilaksanakan oleh DPUPR Seruyan selaku penyedia jasa sudah sesuai dengan spek dan besaran anggaran yang digelontorkan.

fendi// Radar Metro.