Dewan Pendidikan Desak Disdikpora Pandeglang Beri Sanksi Tegas ke Pengelola PIP Nakal

Pandeglang, Radar Metro Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang turut berkomentar atas viralnya pemberitaan di beberapa media soal adanya anak...

Pandeglang, Radar Metro

Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang turut berkomentar atas viralnya pemberitaan di beberapa media soal adanya anak ASN yang tergolong mampu menerima bansos PIP termasuk soal dugaan pungli Program Indonesia Pintar (PIP), seperti diduga terjadi di SD Negeri Tunggaljaya 1 Desa Tunggaljaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.

Eka Supriatna, SH Sekertaris Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang menilai perilaku seorang guru dan Kepala Sekolah SD Negeri bila terlibat pungli sangatlah tidak etis, "menanggapi adanya informasi soal dugaan pungli PIP yang viral saat ini, saya sebagai Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang tentu merasa prihatin dan menyayangkan hal itu terjadi dan menilai tidak etis apalagi bila benar dilakukan oleh seorang guru pengelola PIP atas perintah Kepala Sekolah", kata Eka Supriatna, SH yang akrab disapa Bung Eka ke media, pada Selasa (4/2/25). 

Bung Eka menyampaikan perlu diketahui, saya sebagai pengurus Dewan Pendidikan di Kabupaten Pandeglang yang bertugas meningkatkan kualitas pendidikan di daerah, sebagai jembatan antara aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah yang juga berperan untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pendidikan, mengontrol transparansi dan akuntabilitas pendidikan, menampung aspirasi masyarakat termasuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan DPRD berharap hal tersebut tidak terjadi di sekolah-sekolah lainnya. 

"Sebagai bagian dari Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang saya berharap hal itu tidak terjadi namun kalau itu benar dan memang terbukti serta meyakinkan ada indikasi tindak pidana korupsi baik dana BOS maupun pungli dana PIP atau adanya peserta didik anak dari seorang ASN maka saya sarankan agar Disdikpora Kabupaten Pandeglang memberikan sanksi tegas kepada kepala sekolah dan pihak pihak yang terlibat", pungkasnya..

(UYG)