Tokoh Masyatakat Dan Ketua LSM, Kritik Tindakan Bawaslu Provinsi, Atas Asumsi Tak Terbukti Tak bersalahnya Paslon.

Muara Teweh, RM  Selasa 1-4-2024. di hari yang Kedua halal bihalal lebaran idul fitri. Benerapa Tokoh Dari LSM dan tokoh Masyarakat adat, Ku...

Muara Teweh, RM 

Selasa 1-4-2024. di hari yang Kedua halal bihalal lebaran idul fitri. Benerapa Tokoh Dari LSM dan tokoh Masyarakat adat, Kunjungi kantor ikatan wartawan online jln taman remaja barito utara.

Terpantau semua dari awak media Polri ini,Diantara nya H, Adjidinor SH, Ahmad Yudan Baya, bapak Salapan dari masyarakat, dan ibu Mula dewi, dari Humas DAD , barito utara Kalteng, mereka di sambut baik oleh bapak Hison , ketua (Iwo) ikatan wartawan online Barut. 

Untuk pembahasan , mengenai hiruk pukuk dan viral nya beberapa temuan temuan para masyarakat dari beredar nya beberapa vidio Tentang di duga money politick, seputar pilkada awal Dari 2024 kemaren, sampai sidang Permasalahan nyoblos tak bawa Ktp, Hingga,terjadi PSU, dan tim dari paslon 02 Ketagkap basah barang bukti uang Rp,250jt, Dan banyak bukti lainya yang udah masuk ke BAP, tetapi hal tersebut, masih di sanggah dan Di tolak, oleh bawaslu propinsi, dan masih blum Lengkap bukti, dan tidak memenuhi syarat.

Dan hasil pendapat atau rekomendasi bawaslu kabupaten barito Utara, tidak sesuai dengan Bawalu propinsi, itulah yang menjadi sebuah Polemik besar dalam pilkada di barito utara ini.

Masyarakat banyak, hanya mengedepan Harapan, ketergantungan hanya pada keputusan MK, fan presiden RI.

"saya dari pribadi, sangat kurang percaya Dengan keputusan bawaslu propinsi , awal nya Bukti bukti tersebut sudah reel,dan kongkrit, seperti hal nya keterangan dari kapolres, kasat Reskrim, bahkan kapolda sendiri menyatakan Hal tersebut, memang mengacu ke ranah pidana,nah dari itu saya rasa, beberapa para Awak media dan masyatakat punya bukti dari pidio, hasil rekaman,kepergok oleh masyarakat saat itu saya rasa udah cukup bukti, tapi, Kenapa semua dinyata kan gak ada bukti". tutur Pak Adjidinor sembari duduk beraantai.

" dan saya sebagai masyarakat awam,yang Tidak tau hukum, saya nyatakan hal tersebut Sudah kelewat batas, itu melenceng 90 derajat Sudah bawaslu propinsi itu,". tutur pak Salapan Ungking dari masyarakat biasa.

" kami dari setap dewan adat DAD terutama Saya dari Humas dewan adat kabupaten sedikit Berpendapat, hal sedemikian, sangatlah tidak etis,terutama dari beredar nya berita, viral nya berita, sampai ke vidio vidio penggrebekan  berdurasi lama, itu membuat masyarakat Sangat tidak mempercayai hukum karena , Dinyatakan tidak ada bukti , nah dari hal Tersebut kami mohon MK bisa menilai Presiden Bisa menilai, dan kapolri bisa menilai" ujar ibu Humas DAD kabupaten.  

"Dengan adanya asumsi dari bawaslu propinsi Ini, yang menyatakan tak ada pembuktian, inilah yang bisa menerbit kan sebuah kemelut besar di kalangan masyarakat, kami dari Lembaga Sosial masyarakat,( LSM) sangat tidak menerima Keputusan tersebut, karena hukum adalah Panglima tertinggi, hukum harus di tegakan Sesuai dengan bukti lengkap fakta Yang ada .

Bagaimana seluruh masyarakat bisa mempercayai hukum, kalau pasal pasal yang mengacu keranah pidana tersebut mau di hilangkan, hal itu saya berpendapat, jangan lah Hukum itu , Tajam kebawah Tumpul keatas " ucap pak yudan baya, sekaligus mengahiri Perbincangan .*

(Ina)